SURABAYA —ketik data.com. Ribuan pedagang rokok lokal yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Rokok Lokal Indonesia (Perloki) mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (12/10/2026). Mereka membawa tuntutan tegas: meminta perlindungan bagi pedagang kecil sekaligus menagih realisasi janji pembukaan lapangan kerja.
Aksi tersebut menjadi panggung bagi keresahan para pedagang yang mengaku menghadapi tekanan akibat operasi penindakan di lapangan. Mereka menilai, kebijakan yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bea Cukai perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pelaku usaha kecil.
Ketua Umum Perloki, Bung Taufik, menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai nasib pedagang rokok lokal yang menggantungkan hidup dari keuntungan penjualan yang relatif kecil.
“Kami menuntut janji Gubernur yang sebelumnya menyatakan akan membuka peluang kerja. Namun, faktanya, tidak ada peluang kerja yang terwujud. Justru pedagang kecil yang hanya mencari untung Rp1.000 hingga Rp2.000 per bungkus ditindak, barangnya dirampas, dan lapak dagangnya dihancurkan,” ujar Taufik di hadapan massa.
Menurut Taufik, persoalan tersebut bukan sekadar soal perdagangan, melainkan menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Ia meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan komitmen penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjelaskan langkah konkret yang telah dan akan dilakukan.
Janji Kerja Dipertanyakan
Bagi Perloki, tuntutan pembukaan lapangan kerja harus dibuktikan melalui kebijakan nyata. Para pedagang berharap pemerintah memberikan solusi yang jelas, sehingga masyarakat kecil tidak terus berada dalam ketidakpastian saat berusaha mencari nafkah.
Mereka juga meminta adanya penjelasan terkait tindakan penindakan yang dinilai merugikan pedagang. Menurut mereka, penegakan aturan perlu disertai kejelasan prosedur dan perlakuan yang sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, dugaan perampasan barang dan penghancuran lapak yang disampaikan dalam aksi tersebut perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait. Klarifikasi dari Satpol PP, Bea Cukai, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur penting untuk memastikan persoalan ini dapat dinilai secara berimbang.
Menunggu Jawaban Pemerintah
Aksi Perloki kini menempatkan pemerintah provinsi pada tuntutan untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai peluang kerja dan penanganan keluhan pedagang rokok lokal.
Para pedagang berharap aspirasi yang mereka sampaikan tidak berhenti sebagai demonstrasi semata. Mereka menginginkan jawaban konkret, kepastian dalam menjalankan usaha, serta solusi yang memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Bagi mereka, yang dipertaruhkan bukan hanya lapak dagangan, tetapi juga sumber penghidupan keluarga. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespons tuntutan tersebut.
Perloki Menggugat! Ribuan Pedagang Rokok Lokal Tagih Janji Gubernur Jatim
