Sampang (ketikdata.com) – Kemarau panjang mulai menekan Kabupaten Sampang, Madura. Kekeringan yang meluas tak hanya menyasar kawasan pedesaan, tetapi mulai mengancam wilayah perkotaan. Kondisi ini sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta terus menurunnya debit sumber air.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang menyebut kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga Desember 2026 berdasarkan prediksi yang dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Arif Taufikurrahman, ST., MT., mengatakan langkah yang saat ini dilakukan pemerintah bersifat penanganan sementara, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih.
“Untuk saat ini yang dilakukan kami dropping air bersih, juga jerigen bantuan dari Pemprov dan Pemkab. Itu sifatnya sementara. Untuk jangka panjangnya kita memang harus duduk bersama dinas-dinas terkait,” ujar Fajar saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Kamis (24/9/2026).
Menurut Fajar, persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya curah hujan. Kondisi tampungan air juga menjadi perhatian karena sedimentasi pada sejumlah waduk dan embung dinilai semakin tinggi.
“Sekarang waduk dan embung sudah tidak berfungsi lagi. Itu perlu dilakukan pengerukan dan perbaikan agar dapat menampung air lebih optimal pada saat musim penghujan,” paparnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah sumber mata air. Fajar menyebut debit beberapa sumber air mengalami penurunan signifikan.
“Di Telambeh ada beberapa titik sumber air yang dapat digunakan. Sekarang tinggal dua sumber mata air yang bisa digunakan,” katanya.
BPBD Sampang menilai dropping air bersih hanya menjadi solusi jangka pendek. Untuk menghadapi kekeringan yang berulang, diperlukan penanganan lintas sektor, terutama menyangkut pemetaan wilayah terdampak dan pembenahan infrastruktur penyimpan air.
Fajar mengatakan BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menyusun langkah penanganan jangka panjang.
“BPBD akan bergerak di bidang data, sedangkan D-PUPR bergerak di bidang infrastruktur. Kita akan sandingkan desa mana yang terdampak kekeringan ekstrem dan kita fungsikan kembali,” tegasnya.
Artinya, penanganan tidak berhenti pada pengiriman tangki air ketika warga mulai kesulitan mendapatkan air. Infrastruktur penampungan air yang mengalami sedimentasi dan sumber air yang debitnya terus menurun menjadi bagian yang perlu ditangani secara berkelanjutan.
Di tengah kondisi lahan yang semakin kering, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta tokoh masyarakat juga mendorong penanaman kembali pohon di sejumlah kawasan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul banyaknya lahan yang disebut telah mengalami alih fungsi.
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun dari BMKG, periode kemarau diprediksi dapat berlangsung hingga Desember 2026. Namun, kondisi tersebut tetap dapat berubah mengikuti dinamika cuaca dan perkembangan atmosfer.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan pola penanganan darurat berupa dropping air, tetapi mulai memperkuat kesiapan menghadapi kekeringan melalui pembenahan tampungan air, perlindungan sumber mata air, penghijauan, serta pemetaan wilayah yang berulang kali mengalami krisis air.
Komentar